menteri keuangan indonesia 2016. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2016 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. menteri keuangan indonesia 2016

57/PMK. E. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Ditetapkan di Jakarta : pada tanggal 26 Juli 2013 : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. METADATA PERATURAN. G Jalan Dr. Perbesar. 07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 78/PMK. 08/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK. 010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN. 05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 Nomor 1018); 6. PMK 95 TAHUN 2023. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 16 NOMOR 538. Indonesia, Kementerian Keuangan. 1 Jakarta Pusat Indonesia. 1enimbang TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. Indonesia, Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK. Kementerian Perindustrian. Kementerian Keuangan . go. September. Singkatan. 05/2016 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak di lingkungan kementerian pertahanan menimbang dan tentara nasional indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa. bahwa dalam rangka mengatur mengenai pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. 06/2016 TENT ANG. – Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. 02/2016, BN. 01/2016 Menimbang TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL. repubuk indonesia salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 109/pmk. 02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455); 3 -. 2137,jdih. Indonesia, Kementerian Keuangan. E. Lambang Kementerian Keuangan. 02/2017, BN. Kebijakan Akuntansi Barang Persediaan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 04/2015 tentang. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana telah beberapa. 04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 261/pmiz. T d : !i 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK. Menkeu. Pada tanggal 27 Juli 2016, Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja. n. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. 2016/NO. 211/PMK. 05/2010 menteri keuangan republik indonesia, ttd. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK. 06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara ABSTRAK: CATATAN: Peraturan. Peraturan Perundang-undangan. 01/2019 TENTANG TATA KELOLA DATA. 010/2016 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! keuangan republik indonesia, a. PMK. 2. BRODJONEGORO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13); 2. 05/2016 TENT ANG UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. 2016/NO. Kementerian Keuangan saat ini dipimpin oleh seorang Sri Mulyani yang menjabat sejak tanggal 27 Juli 2016. 211/PMK. kemenkeu. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel :. 07 /2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 . T. Kementerian Keuangan. G Jalan Dr. 9 Jalan Dr. go. Bentuk Singkat. KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 310/KMK. dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 / PMK. peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 35/pmk. METADATA PERATURAN. 06/2016 – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK. Judul. 2158, : 4 Hlm. kemenkeu. 05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA. 165/PMK. 01/2016 TENTANG. KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK. Kementerian Keuangan . U. republik indonesia salin an peraturan menter! keuangan republik indonesia no mor 260 /pmk. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK. 2120, : 13 Hlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Jenis Dokumen Dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya 2016 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. KEUANGAN REPUBLIK,INDONESIA NOMOR 50/PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. 06/2016 PDF. dengan rahmat tuhan yang maha esa . 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. pdf. 2016/NO. Menkeu. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Salinan Keputusan Menteri Keuangan: Baca DownloadPeraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. 05/2016, BN. 05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350); 3. Maramis) (26 September 1945 - 4 Agustus 1949) Sonarjo Kolopaking, Kabinet Sjahrir I. 117/PMK. Berlaku : Keterangan Status/Riwayat – Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. 02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara TerpusatKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 974/KMK. PMK. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. 06/2016, BN. 04/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK. 227/PMK. 144,jdih. 06/2020 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN. id : 15 hlm. U. 2016 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. id : 30 hlm. bahwa untuk menyempurnakan. id : 5 hlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK. U. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK. Bentuk. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137 ); 2. peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor :152 /pmk. 2016. Bahasa Indonesia. 2016/NO. 2016/NO. METADATA. 06/2016, BN. Tahun. KEMENKEU. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Bentuk. S. Peraturan Menteri Keuangan. 06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/ atau Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120); dan b. 2016/NO. Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Kementerian Keuangan . Download: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. 08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;. a Kementerian Keuangan (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMI<. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK. id. Bentuk. 05/2016, BN. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 /PMK. pada tanggal 8 April 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Indonesia, Kementerian Keuangan. kemenkeu. Bidang. idProf. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77 /PMK. Jl. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK. PMK ini merupakan revisi dari PMK Nomor 169 Tahun 2015 dan berlaku sejak 1 Januari. Menteri Keuangan Nomor tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 7. menteri keuangan republik indonesia . 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG. Bentuk. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,– Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 254 /PMK. 03/2016, BN. 951,jdih. Hubungi kami melalui Facebook fb. 9/PMK. /2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo:-557); MEMUTUSKAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan cermin kualitas kinerja organisasi pengelolaan BMN, dalam mengkoordinasikan unit-unit vertikalnya untuk melaksanakan penyusunan LBP. 06/2016, BN. 06/2016 TENT ANG. 02_2016. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel :. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR l 1 l/PMK. go. – Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang. – Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK. 01/2016 TENTANG STANDAR TERMINOLOGI/ISTILAH DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan. 010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. 06/2016 Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. 06/2016 Petunjuk Pelaksanaan Lelang MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1629,jdih. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. PMK. Peraturan Perundang-undangan. bahwa untuk mewujudkan succession planning yang obyektif, terencana, terbuka, tepat. – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK. Tipe Dokumen. Bidang. id : 15 hlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat – Mencabut Sebagian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. 175/PMK. Bentuk Singkat. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel :. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5. Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen JDIH - Gedung Djuanda I Lt. Sri Mulyani. 06/2020 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 878 /KMK. G Jalan Dr. kemenkeu. E. 06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara: Bentuk: Peraturan Menteri Keuangan: Nomor: 76: Tahun: 2019: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 14 Mei 2019. 05/2013 tentang.